Pola distribusi pupuk direvisi ?

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) no. 21/2008 direvisi menjadi Permendag no.7/M-DAG/PER/2/2009 tentang penyaluran pupuk bersubsidi. Katanya sih...untuk mengantisipasi penyelewengan dan kelangkaan pupuk bersubsidi menjelang musim tanam. Intinya, produsen pupuk harus menyediakan stok dilini III (gudang kabupaten) untuk kebutuhan yang selama ini 2 minggu menjadi 3 minggu dan dapat melakukan operasi pasar langsung kepada petani atau kelompok tani, serta menambah alokasi penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 20% tanpa harus menunggu sk gubernur/bupati bila diwilayah tertentu terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Pertanyaannya, apakah ini........bukan basa basi......... menjelang pemilu 2009 ? Karena pemerintah sendiri sebenarnya mengetahui dengan pasti bahwa sudah sejak lama terjadi ketidak-seimbangan antara produksi dari produsen pupuk dengan kebutuhan pupuk itu sendiri baik untuk sektor pertanian, perkebunan dan industri. Dari mana datangnya tambahan alokasi sebesar 20 % tersebut ? Dari langit....kali yeeee... Secara gamblang baik direktur utama pusri holding maupun deputi bidang agro industri kementerian bumn yang membawahi para produsen pupuk dengan tegas menyatakan bahwa ditahun 2009 ini tetap akan terjadi defisit ketersediaan pupuk akibat tidak seimbangnya pasokan dari produsen terhadap permintaan. Belum lagi bicara masalah subsidi...siapa yang akan mengurus kelengkapan tagihan subsidi pupuk atas tambahan penyaluran sebesar 20% diluar alokasi yang sudah ditetapkan tersebut ? Departemen Perdagangan kah.....? Selain itu dengan semakin besarnya volume pupuk bersubsidi yang beredar, potensi penyimpangannya akan semakin terbuka luas sepanjang rentang disparitas harga antara pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi masih sangat besar seperti saat ini. Saya jadi ingat judul sebuah acara yang pernah ada di tv swasta di indonesia......mimpi kali yeee............